KORDINAT.CO, Kutai Timur – Menyikapi Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kerap mundur tak sesuai jadwal.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim Joni, mengaku bahwa penyebab utama dari kemunduran pembahasan APBD adalah kompleksitas sistem penganggaran yang diterapkan saat ini yang terbilang lebih rumit daripada sebelumnya.
Akibatnya, tahap-tahap pembahasan anggaran mengalami keterlambatan, tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Nanti di Sistem Informasi Penganggaran Daerah (SIPD), nanti ini atau yang lain yang membuat kita agak kesulitan dalam proses pembahasan APBD,” ujarnya ditemui. Selasa (14/11/2023).
Lebih lanjut, untuk itu agar Pemerintah Daerah (Pemkab) Kutim dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai pemerintah, khususnya teknisi yang bertanggung jawab atas sistem SIPD yang diharapkan dapat mempercepat proses perencanaan penganggaran.
Menurutnya, pentingnya Pemkab Kutim memberikan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan sistem dan kemajuan dalam pengelolaan anggaran.
Hal tersebut sebagai upaya langkah persiapan penting, terutama mengingat rencana pemindahan Ibukota Negara (IKN) yang akan segera dilaksanakan ke Kalimantan Timur (Kaltim).
“Jangan sampai kurangnya pemahaman kita, sehingga membuat kita tertinggal dari daerah lain,” tegas Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Terakhir, ia mengatakan tetap meyakini untuk tahun ini, pemerintah daerah tetap maksimal dalam proses penyerapan anggaran, karena program infrastruktur dilapangkan sudah mulai berjalan. (H)
