Banyak Proyek Belum Jalan, Yan Apui : Berimbas Pada Keterlambatan Penyerapan Anggaran

Anggota DPRD Kutim Yan. Foto (Ist).

KORDINAT.CO, Kutai Timur – Lambatnya pelaksanaan program pengadaan barang dan jasa untuk sarana dan prasarana sekolah disoroti Anggota DPRD Kutim Yan Ipui. Hingga kini, masih banyak proyek yang belum berjalan.

Yan mengatakan kelambatan pelaksanaan program tersebut dikhawatirkan berimbas pada penyerapan anggaran. Yang lebih penting lagi adalah, tidak maksimalnya pelaksanaan program yang sejatinya diharapkan pihak sekolah.

Read More

Berdasarkan informasi yang dia terima, salah satu kendala saat ini ialah persoalan pada lambannya sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Sistem Pengadaan Barang/Jasa (SPA). Yan mengaku heran, karena sistem yang kini berbasis online itu justru pelaksanaan program tersebut terasa lambat.

“Kalau dulu, pandangan kita LPSE dengan menggunakan sistem online ini dan SPA akan lancar, tapi saya lihat sangat lambat,” kata Yan Ipui di Kantor DPRD Kutim. Sabtu (25/11/2023).

Berdasarkan informasi yang didapatkannya, sejumlah proyek Sapras di sekolah-sekolah belum terealisasi meskipun kontraktor sudah siap.

Bahkan, pihaknya memberikan alasan bahwa proses ini terhambat karena pihak terkait harus melengkapi data administrasi yang belum lengkap.

“Mereka bilang ini antre karena harus lengkap semua data-data administrasi,” sebutnya.

Politisi Gerindra ini juga mendapatkan informasi bahwa Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kutim akan kembali melaksanakan proses manual untuk mempercepat penyerapan anggaran.

Meski demikian, ia berencana untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dengan melakukan pengecekan di setiap dinas terkait.

“Kalau boleh untuk kelancaran penyerapan anggaran, karena kalau kita bertahan di situasi ini maka konsekuensinya pasti nanti anggaran kita tidak terserap,” paparnya.

Kemudian, untuk menunjukkan keinginannya untuk menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam program pengadaan Sapras di Kutim, pihaknya berkomitmen untuk mengecek kebenaran informasi mengenai penggunaan sistem manual di setiap dinas.

“Itu saya dapat info dan nanti dicek kebenarannya di dinas tersebut bahwa apakah boleh menggunakan sistem manual,” imbuhnya. (H)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *