KORDINAT.CO, Bontang – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya kelebihan bayar sebesar Rp 1 miliar dalam proyek pengadaan seragam sekolah tahun 2023. Temuan ini menyoroti keputusan pemerintah Kota Bontang yang memilih penjahit luar daerah untuk efisiensi anggaran, sebuah langkah yang memicu kritik dari berbagai pihak.
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Tri Ismawati, menilai bahwa pemerintah seharusnya mempertimbangkan kapasitas penjahit lokal.
Menurutnya, walaupun penjahit lokal mungkin menghadapi kendala dalam hal peralatan, tenaga kerja mereka masih kompeten. Sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan, bahwa penjahit lokal bisa mengerjakan bagian-bagian tertentu dari seragam.
“Seperti atasan atau batik, sementara bagian lainnya bisa dikerjakan oleh penjahit luar,” ujarnya usai menggelar Rapat Paripurna, Kamis (8/8/24).
Ia menambahkan, pemberdayaan penjahit lokal penting untuk mencegah keterbelakangan ekonomi dan keterampilan di Bontang. Meski dirinya memahami alasan pemerintah menggunakan penjahit luar daerah, seperti kemampuan produksi yang lebih cepat dan biaya yang lebih murah.
Namun, dia berharap agar kebijakan semacam ini tidak sepenuhnya mengabaikan potensi penjahit lokal.
“Penting untuk menjaga sinergitas antara penjahit lokal dan luar daerah agar kualitas dan harga tetap sesuai dengan Standar Satuan Harga (SSH) yang ditetapkan oleh Pemkot Bontang,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang, Bambang Cipto Mulyono menjelaskan, bahwa pemerintah sudah berusaha melibatkan penjahit lokal melalui kerjasama dengan CV Utama Makmur dari Jawa.
“Kami meminta pihak ketiga untuk melibatkan penjahit lokal. Sekitar 150 penjahit lokal dari industri rumah tangga telah dilibatkan, meskipun harga mereka tidak dapat melebihi SSH,” katanya. (A).
