KORDINAT.CO, Kutai Timur – Pemkab Kutai Timur, melalui Asisten Administrasi Umum Setkab, Sudirman Latief, memberikan penjelasan terkait masukan dari fraksi-fraksi DPRD Kutim mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Sudirman menyampaikan tanggapannya dalam Sidang Paripurna ke-5 masa persidangan pertama tahun 2024-2025 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama, Kantor DPRD Kutim, Bukit Pelangi, Jumat (20/9/2024).
Sidang Paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua Sementara DPRD Kutim, Sayid Anjas, dan dihadiri oleh 23 anggota legislatif, Forkopimda, serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah (PD).
Dalam sambutannya, Sudirman menyampaikan apresiasi atas tanggapan dari seluruh fraksi terhadap nota penjelasan Bupati terkait perubahan APBD 2024. Ia menyoroti rendahnya penyerapan anggaran Pemkab Kutim yang hanya mencapai 20,25 persen pada Triwulan II Tahun Anggaran 2024. Menanggapi hal tersebut, Sudirman menyatakan pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan agar penyerapan anggaran dapat optimal di sisa waktu tahun anggaran ini.
“Pemerintah berupaya melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dengan tujuan proyeksi penyerapan dapat maksimal pada sisa Tahun Anggaran 2024,” ujarnya.
Selain itu, Sudirman menegaskan bahwa dalam perubahan APBD 2024, tidak ada alokasi tambahan untuk program multiyears. Ia juga menekankan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran hutang tahun-tahun sebelumnya sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kami akan memastikan kewajiban pembayaran hutang juga memperhatikan aspek-aspek akuntabilitas sebagai bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat Kabupaten Kutai Timur,” tambahnya.
Terkait pandangan umum fraksi, Sudirman mengapresiasi masukan Fraksi Keadilan Sejahtera yang menyoroti pentingnya pembangunan prioritas di bidang pendidikan dan kesehatan. Ia juga menyatakan komitmen pemerintah dalam menggali sumber pendapatan asli daerah (PAD) serta memaksimalkan implementasi program agar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Apresiasi serupa juga disampaikan kepada Fraksi Golongan Karya yang menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan daerah dan peningkatan kinerja ASN. Sudirman menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya memaksimalkan potensi PAD guna memperkuat pembangunan daerah.
Fraksi lainnya, seperti Nasdem, Demokrat, Persatuan Pembangunan, Gelora Amanat Perjuangan, dan Persatuan Indonesia Raya, juga mendapatkan apresiasi atas tanggapan positif terhadap Nota Keuangan Perubahan APBD 2024. Pemerintah merespons masukan yang beragam, termasuk dorongan agar tidak membebani rakyat kecil dengan pajak atau retribusi yang memberatkan, serta dukungan terhadap program penanggulangan dampak perubahan iklim dan pencapaian indikator kinerja tambahan.
“Kami berkomitmen untuk terus melaksanakan program prioritas, baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun infrastruktur. Selain itu, kami juga akan terus mengupayakan optimalisasi pendapatan daerah dengan prinsip kehati-hatian dan pemanfaatan teknologi,” ucap Sudirman.
Di akhir tanggapannya, Sudirman menegaskan bahwa Pemkab Kutim akan terus melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan, dengan harapan penyerapan anggaran yang optimal dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah Kutai Timur. (ADV).
