KORDINAT.CO, Kutai Timur – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur (Kutim), Mulyono, menjelaskan bahwa terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) yang minimal pada tahun anggaran 2023 di instansinya.
Meskipun semua program telah terlaksana, kendala pada proses pembayaran menjadi perhatian utama yang perlu segera diatasi. Hal tersebut ia sampaikan usai mengikuti Rapat Pansus Pembahasan Rancangan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 di Ruang Hearing DPRD Kutim pada 1 Juli 2024.
“Pekerjaan proyek kegiatan di Disdikbud telah terlaksana, namun belum sempat terbayarkan karena waktu yang tersedia tidak cukup,” ungkap Mulyono.
Mulyono menambahkan bahwa masalah utama terletak pada kapasitas tenaga administrasi.
“Dana yang ada sudah tersedia, tetapi tenaga admin kami tidak mampu menyelesaikan administrasi tepat waktu,” imbuhnya, merujuk pada kendala dalam proses administrasi yang memperlambat pembayaran.
Ia memastikan bahwa semua hutang pembayaran pekerjaan yang tertunda akan diselesaikan pada anggaran perubahan tahun ini.
“InsyaAllah, semua akan diselesaikan di perubahan ini,” jelasnya singkat.
Lebih lanjut, Mulyono mengungkapkan bahwa salah satu penyebab tingginya SiLPA adalah pengalokasian anggaran untuk tenaga pendidik yang direncanakan diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kami menganggarkan untuk alokasi pegawai yang diangkat menjadi PPPK,” ujarnya.
Namun, pengangkatan PPPK yang terealisasi hanya sekitar 700 orang, sehingga anggaran yang tidak terpakai berkontribusi pada SiLPA.
“Itu yang menyebabkan lebih anggarannya menjadi SiLPA,” pungkasnya. (ADV)
