KORDINAT.Co, Bontang – Komisi III DPRD Bontang menggelar rapat kerja dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) terkait kerusakn jalan Bontang Lestari. Kegiatan digelar diruang rapat kerja di sekretariat DPRD Bontang, Jalan Bessai Berinta, Kelurahan Bontang Lestari, Bontang, Kalimantan Timur. Selasa (9/8/2022).
Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bontang Anwar Nurdin menyebut serapan anggaran memasuki triwulan ketiga ini masih kecil, sebab, tidak ada pemberlakuan uang muka lagi. Sehingga, tidak terlihat dari serapan anggarannya.
Namun, kata dia, walaupun tidak nampak diserapan anggaran tetapi kegiatan fisik yang sudah dikerjakan para kontraktor sudah sekitar 50 persen.
“Perbaikan jalan, pembangunan jembatan dan drainase pengerjaan fisiknya sudah kurang lebih 50 persen dan pemenang tender belum ada yang melakukan penagihan,”ujarnya.
Anwar Nurdin yakin memasuki triwulan ketiga serapan anggaran akan meningkat. Karena para kontraktor akan melakukan tagihan.
“Ini menyebabkan anggaran kami banyak yang belum terserap, kami pastikan sebelum akhir triwulan ketiga serapan anggaran PUPR meningkat,”jelasnya.
Sementara, Wakil Ketua Komisi III DPRD Bontang Abdul Malik menyanyangkan kecilnya serapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dipertengahan triwulan ketiga. Dari anggaran sebesar Rp.29 miliar baru terserap sekitar Rp.1,9 miliar.
“Ini sudah mau memasuki triwulan ketiga serapannya baru segitu, bagaimana kalau memasuki triwulan keempat ini seperti apa. Makanya kami menanyakan keseriusan pemerintah,”ujarnya.
Kata dia, nilai Rp.29 miliar tersebut terdiri dari 10 paket kegiatan. Namun, dari 10 tersebut 9 sudah ada pemenang tendernya sementara 1 belum dilelang.
“Kegiatan yang 1 ini merupakan jalan alternatif Sidrap – Guntung, dimana ada berbagai permasalahan lahan sehingga anggarannya akan jadi Silpa,”terangnya.
Maka dari itu, Ustad Malik sapaannya meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) segera mempercepat realisasi dan serapan anggarannya hingga akhir triwulan ketiga untuk menghindari Silpa yang lebih besar.
“Triwulan ketiga akan kami jadwalkan lagi untuk memanggil kembali Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk menanyakan kembali serapan anggarannya,”tutupnya. (Hr).
