KORDINAT.CO, Kutai Timur – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim Asti Mazar menegaskan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) difokuskan untuk kesejahteraan rakyat. Maka dari itu dia meminta Pemkab betul-betul selektif dalam mencanangkan program. Salah satu hal yang menjadi sorotan legislator Partai Golkar ini adalah program dinas luar kota.
“Jika memang penting untuk daerah tentu sah-sah saja. Tapi harus dipilah,” kata Asti Mazar ditemui di sela pelaksanaan pelatihan tata rias di Ruang Pelangi, Hotel Royal Victoria, Teluk Lingga, Sangatta, Sabtu (28/10/2023).
Selain pemborosan anggaran, perjalanan dinas para pejabat atau ASN ke luar daerah tentu memperlambat pelaksanaan program yang lain. Hal ini perlu menjadi catatan khusus karena Pemkab perlu menjaga ritme realisasi atau penyerapan APBD.
“Jangan sampai program dinas luar justru membuat program lain terbengkalai, sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal,” tuturnya.
Informasi mengenai banyak pejabat yang dinas luar kota, sambung Asti, juga banyak disuarakan oleh anggota DPRD yang lain.
“Dinas terkait jangan sering-sering DL, karena saya dengar masukkan dari anggota DPRD yang lain, ketika mau koordinasi dengan dinas terkait, banyak melakukan Bimtek dan pelatihan di luar daerah,” ucap Asti Mazar.
Dia pun meminta seluruh dinas terkait untuk bekerja secara maksimal untuk penyerapan APBD-P 2023 ini.
“Kita himbau kepada dinas terkait untuk lebih proaktif dalam pelaksanaan APBD-P 2023, karena ini sudah bulan sepuluh akhir. Masih ada waktu satu bulan setengah, setidaknya itu bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain,” tegasnya.
Dirinya juga mengungkapkan dengan APBD-P 2023 Kutim yang begitu besar, akan sangat disayangkan bila tidak dimaksimalkan dan tentunya akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).
“Dinas terkait ini harus gerak cepat, kalau kami di DPRD hanya mengawasi, meminta dan menyampaikan,” tutupnya. (H).
