KORDINAT.Co, Bontang – Anggota Komisi I DPRD Bontang Rusli meminta Pemerintah Kota Bontang segera mengeluarkan kebijakan untuk memperjuangkan honorer yang sudah bekerja selama puluhan tahun. Hal tersebut diungkapkan Rusli saat rapat kerja dengan asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bontang. Senin (20/6/2022).
“Berdasarkan surat edaran Kemenpan RB Honorer akan dihapus pada 28 November 2023 dan seluruh honorer akan mengikuti tes untuk naik menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Kalau dibuka tes secara umum pasti yang sudah berusia 40 tahun keatas tidak akan mampu mengimbangi anak muda yang baru lulus sekolah,”ujar Rusli.
“Ketika honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun ini tidak lulus tentu akan ada tambahan pengangguran baru,”lanjutnya.
Rusli menilai, BKPSDM terlalu cepat merespon aturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terkait penghapusan tenaga honorer. Sementara, pemerintah terus melakukan penambahan tenaga honorer. Sehingga ia meminta BKPSDM tidak lagi menambah tenaga honorer. Agar, pembiayaam tidak semakin membengkak.
“Kita salah satu daerah yang paling cepat merespon, tapi kenapa penambahan honorer terus dilakukan, sehingga antara aturan dan realita di lapangan saling menghimpit, harusnya bisa di rem. Dan jangan ada penambahan honorer lagi karena pasti membengkak pembiayaan. Apalagi baru-baru ini ada beberapa OPD nambah honorernya,” terangnya.
Rusli meminta pemerintah lebih fokus mengutamakan tenaga honorer yang sudah ada saat ini. Terutama yang sudah bekerja selama puluhan tahun. Seperti membuat program pelatihan kepada seluruh honorer, agar, ketika nantinya diwajibkan mengikuti tes secara umum bisa lulus semua.
“Segera melakukan pelatihan, apa kira-kira kekurangan yang bisa dilakukan dan segera dipersiapkan, karena di kota-kota lain saya liat mereka juga menerapkan itu, jadi hambatan yang ada dibuatkan memang starteginya dari sekarang,”katanya.
Sementara, Kepala BKPSDM Bontang Sudi Priyanto mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kemenpan RB untuk bertemu dan membahas secara langsung terkait honorer. Salah satunya akan memperjuangkan formasi dan tenaga honorer seperti guru yang sudah mengabdi agar dilakukan seleksi dan pengangkatan berdasarkan usia, masa pengabdian, dan lain-lain.
“Seharusnya tanggal 28 Juni pekan ini tapi ternyata tertunda, Jadi sekarang masih tunggu jadwal baru untuk bahas soal prioritas tenaga honorer ini,” ujarnya.
Sementara, pergantian tenaga honorer memang ada dilingkungan kerja pemerintah. Namun, proses itu diperlukan untuk OPD tertentu karena berkaitan erat dengan pelayanan publik.
Misalnya, Dinas Kesehatan ada beberapa perawat dan dokter yang berhenti. Karena ini berkaitan pada pelayanan tentu yang berhenti harus dicarikan penggantinya, agar tidak mengganggu ritme pelayanan. Sama halnya di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) dan di instasi Satpol PP.
“Iya ada. Tetapi ini berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan publik,” katanya.
Lebih lanjut, Sudi menegaskan tidak ada proses rekrutmen tambahan dari tenaga honorer di Kota Bontang. Hal itu sesuai dengan surat edaran nomor :800/1185/BKPSDM.02, tentang larangan penambahan tenaga kontrak dilingkungan Pemerintah Kota Bontang.
“Saya memang tidak hapal jumlah tenaga honorer yang diganti. Cuman kalau penambahan baru dari laporan BKPSDM tidak ada,” pungkasnya. (Hr).
