KORDINAT.CO, Bontang – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Bontang, menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022. Di Ruang Paripurna, Sekretariat DPRD Bontang, Jalan Bessai Berinta, Kelurahan Bontang Lestari, Bontang, Kalimantan Timur, Senin (5/6/2023).
Ketua Fraksi PKS, Abdul Malik mengatakan, pendapatan daerah Kota Bontang tahun anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp.1,65 Triliun lebih dan terealisasi sebesar Rp.1,79 Triliun lebih atau mencapai 114,74 persen. Terdiri dari, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 231,35 Miliar lebih. Sumber-sumber penerimaan PAD yang telah memberikan kontribusinya.
1. Pajak daerah sebesar Rp.134 miliar lebih
2.Retribusi daerah Rp. 3,9 miliar lebih
3. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 3,8 miliar lebih
4. Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 89 miliar
Kemudian, pendapatan transfer sebesar 1,48 triliun lebih yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dan transfer pemerintah provinsi Kaltim. Sebagai berikut.
1. Transfer pemerintah pusat dari dana perimbangan sebesar Rp. 1,28 triliun lebih
2. Pemerintah pusat lainnya Rp.16 miliar
3. Transfer pemerintah provinsi Kaltim 140 miliar lebih
4. Lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 78 miliar lebih.
Sementara, belanja daerah tahun 2022 dialokasikan sebesar Rp. 1,65 triliun lebih. Namun, terealisasi hanya sebesar Rp.1,44 triliun lebih. Sehingga realisasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 1,79 triliun dan belanja daerah yang terealisasi sebesar Rp. 1,44 triliun.
“Melihat diatas SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) tahun 2022 lebih dari Rp.300 miliar,” ujarnya.
Kata Ustad Malik sapaannya, berdasarkan hasil analisa struktur pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpandangan. Jumlah SILPA tahun 2022 sebesar Rp. 300 miliar lebih, dimana cukup besar dibandingkan SILPA tahun 2021 yang hanya sebesar Rp. 109 miliar lebih.
“Mohon penjelasan pemerintah,”tuturnya.
Selain itu, Fraksi PKS juga menyoroti Realisasi Belanja Bantuan Sosial yang hanya mampu terserap 53 persen, dari total anggaran sebesar Rp. 5,40 miliar lebih yang terealisasi hanya sebesar Rp. 2,88 miliar.
“Mohon penjelasan pemerintah, alasan hanya terserap separuh lebih saja dari total anggaran yang telah ditetapkan,”tutupnya. (Hr).
