KORDINAT.Co, Bontang – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Bontang tentang Penanggulangan Banjir terkendala besaran anggaran yang diusulkan untuk penanganan banjir di Bontang. Pansus banjir yang dibentuk DPRD pada tahun 2018 lalu mengusulkan 10 persen dari APBD untuk penanganan banjir di Bontang.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Bontang Abdul Malik Mengatakan, Raperda Penanggulangan banjir hanya tinggal satu pasal yang masih terus dibahas. Pasalnya, berapa anggaran yang mau digelontorkan pemerintah untuk penanganan banjir di Bontang. Kata dia, pemerintah masih mempertimbangkan berdasarkan ketahanan APBD Bontang.
“Sementara rekomendasi pansus banjir sebesar 10 persen,” ujar Abdul Malik Saat ditemui diruang kerjanya, Senin (18/7/2022).
Kata Ustad Malik Sapaannya, dari 100 persen APBD Kota Bontang sudah ada masing-masing peruntukannya berdasarkan Undang-Undang, dimana 30 persen untuk gaji pegawai, 20 persen untuk pendidikan, 10 persen untuk kesehatan, 5 persen untuk operasional kelurahan, sementara urusan wajib lainnya 40 persen untuk infrastruktur. Ini saja sudah 105 persen totalnya.
“Slot untuk 10 persen penanganan banjir ini dimana, ini masih dalam pembahasan,”terangnya.
Sebelumnya, kata Malik, Komisi III sudah melakukan konsultasi dengan unsur pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi-Fraksi Dewan. Hasilnya, unsur pimpinan meminta pembahasan Raperda Penanggulangan Banjir terus dilanjutkan.
“Sementara pemerintah menginginkan pembahasan Raperda Penanggulangan Banjir tersebut di hold terlebih dahulu dengan alasan ketahanan APBD. Seharusnya tetap dicarikan celahnya,”ungkapnya.
Malik menyebut, slot 10 persen APBD untuk penanganan banjir yang diatur dalam Raperda tersebut akan terus dibahas, apalagi pemerintah baru menyelesaikan masterpland penanganan banjir.
“Banjir ini memang harus dihadapi kalau tidak yang tidak akan kelar-kelar masalah banjir di Bontang,”tutupnya. (Hr)
