KORDINAT.Co, Bontang – Anggota Komisi III DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menggelar serap aspirasi (Reses) sekali mensosialisasikan empat pilar kebangsaan MPR RI. Kegiatan diselenggarakan di gedung Aini Rasyifa, Jalan WR. Supratman, Kelurahan Tanjung Laut, Bontang, Kalimantan Timur. Selasa (25/10/2022).
Dari pantauan Kordinat.co, nampak hadir Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam beserta istri, Anggota DPRD Bontang Muslimin dan Yasir Arafat serta Wali Kota Bontang Ke-3 Neni Moerniaeni.
Rudy Mas’ud mengatakan pentingnya mengingatkan kembali masyarakat tentang keempat pilar kebangsaan yakni, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Dari kempat itu ia menyebut saat ini pimpinan MPR RI berkomitmen untuk memasyarakatkan keempat pilar tersebut.
“Kami sebagai Anggota DPR RI merangkap anggota MPR RI maka wajib mensosialisasikan keempat pilar ini,”ujarnya.
Kata dia, keempat pilar ini wajib disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat agar mampu mengamalkan keempat pilar tersebut. Dimana Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup Indonesia serta merupakan karakter bangsa Indonesia. Kemudian UUD 1945 dimana ini merupakan sumber dari segala hukum di Indonesia sehingga semua harus bisa memaknainya.
“NKRI merupakan rumah besar bagi kita semua sehingga tidak ada yang boleh berpisa di NKRI ini karena kalau terpisah bukan lagi NKRI. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan negara kita. Di Bontang tentunya berbagai suku, agama ada disini tetapi kita disatukan oleh semboyan kita,”ungkapnya.
Jawab dan siap membantu menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat.
Selain mensosialisasikan empat pilar kebangsaan MPR RI Rudy Mas’ud mendapat beberapa keluhan dari masyarakat mulai dari jalan rusak Bontang-Samarinda hingga dalam kota, banjir serta status kampung sidrap agar segera masuk dalam administrasi Bontang.
Menjawab keluhan warga yang hadir pada kegiatan tersebut, Rudy Mas’ud menyebut masalah jalan di dalam kota hingga jalan antar kota seperti Bontang-Samarinda merupakan kewajiban masing-masing kepala daerah untuk melakukan perbaikan.
“Kalau jalan antar kota merupakan kebijakan Gubernur Kaltim sedangkan dalam kota Bontang merupakan kebijakan Wali Kota Bontang,” Ujarnya.
Kata dia, memilih kepala daerah harus memiliki jaringan hingga kepusat karena ada namanya loby-loby politik. Di pusat ada DAK (Dana Alokasi Khusus) dan DAU (Dana Alokasi Umum) serta Bankeu dari Provinsi Kaltim. Perbaikan jalan dan penanganan banjir tentu tidak akan cukup apabila hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kalau memilih pemimpin harus mampu melakukan loby-loby ke Pemerintah Pusat agar bisa mendapatkan bantuan anggaran dari Pemerintah Pusat,” Terangnya.
“Saya akan tunggu teman-teman dari DPRD Bontang ke Senayan untuk menerimah aspirasi masyarakat dan akan saya teruskan ke Kementerian terkait untuk dapat menyelesaikan masalah di Bontang,”ungkapnya menambahkan.
Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam menambahkan, terkait permasalahan kampung Sidrap pihaknya telah membahas bersama dengan Pemerintah Bontang dan akan melayangkan gugatan ke MK (mahkamah Konstitusi) untuk mengakui status administrasi kampung Sidrap masuk ke Bontang.
“Kami sudah menyetujui untuk pendanaannya di APBD murni 2023 sebesar Rp.5 miliar dan kami akan kepusat untuk meminta bantuan dari Anggota Komisi III DPR RI Rudy Mas’ud untuk membantu,”ujarnya.
Sementara untuk penanganan banjir, Andi Faiz juga sudah membahas bersama Pemerintah Kota Bontang agar mengalokasikan anggaran untuk penanganan banjir.
” Banjir di Kota Bontang ada 3. Banjir kiriman, banjir karena faktor alam dimana hujan dengan intensitas tinggi dan banjir karena pasang surut air laut (Rob). Ini yang akan kita atasi bersama,”tutupnya. (Hr).
