KORDINAT.Co, Bontang – Bau gas amonia dan dampak lingkungan dari proses produksi pupuk tanaman PT Pupuk Kaltim yang dirasakan warga sekitar buffer zone di Lok Tuan dan Guntung, dianggap menjadi alasan kuat masyarakat untuk mengetahui secara terbuka soal distribusi dan transparansi aliran dana Coorporate Social Responsibility (CSR) di dua wilayah terdampak itu.
Pernyataan tersebut keluar dari salah seorang pemuda di Lok Tuan, Muhammad Pijay Sanusi. Ia membeberkan kalau sejauh ini perusahaan BUMN tersebut sudah mengantongi keuntungan besar selama beroperasi di Bontang.
Mengutip laman kontan.co.id, dalam laporan keuangan perseroan, tercatat, PT Pupuk Kaltim berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 4,19 Triliun pada triwulan III/2021, 288% dari RKAP Triwulan III Tahun 2021.
Bahkan dalam laporan keuangan pada 2021 lalu, secara keseluruhan PT Pupuk Kaltim meraup untung sampai Rp 6,12 triliun.
Pijay sapaannya, mengatakan angka itu sangat fantastis. Enam kali lipat lebih dari jumlah APBD Bontang tahun 2022 yang hanya sekitar Rp 1,2 triliun.
Menilik Perda Kaltim Nomor 3 Tahun 2013 mengenai Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), perusahaan yang beroperasi di Kaltim wajib menyumbangkan 3 persen dari keuntungannya untuk CSR.
Bila menghitung tiga persen dari keuntungan perusahaan pada 2021 kemarin, maka pertahun angkanya mencapai Rp 127 miliar.
“Itu hampir 10 persen dari APBD Bontang. Nah anggaran itu kemana semua?” tanya dia saat dihubungi media ini beberapa waktu lalu.
Ia menuntut keterbukaan informasi tersebut kepada publik. Agar dapat menghitung secara jelas besaran CSR yang diberikan kepada masyarakat daerah buffer zone.
Atas dasar tidak transparannya laporan tersebut, PT Pupuk Kaltim diduga melakukan ‘permainan’ dan mendistribusikan anggaran keluar daerah dari pengelolaan anggaran CSR tersebut.
“Layak kami menduga, karena kami dalam posisi yang tidak tahu. Anggaran ini kemana saja,” ujar pemuda yang juga menjabat sebagai Sekretaris Ikatan Pemuda Lok Tuan Bersatu (IPLB) Bontang itu.
Meski tiap tahunnya PT Pupuk Kaltim memproduksi annual report atau laporan tahunan. Pijay bilang, dalam laporan itu tidak menjelaskan persenan anggaran yang diberikan kepada masyarakat Lok Tuan dan Guntung.
“Dari ratusan miliar itu, mungkin memang ada untuk masyarakat buffer zone tapi kemana aja itu anggaran? Padahal dampak dari operasi mereka itu cukup besar ke masyarakat,” ujar dia.
“Memang masuk dalam laporan itu mas, tapi tidak dijelaskan secara rinci. Kenapa tidak disampaikan itu ke publik?” imbuh alumni SMA Negeri 3 Bontang ini.
Pun peran pemerintah Bontang, dianggap Pijay, sangat penting dalam merealisasikan tuntutan itu. Lantas ia mencontohkan Pemkot Bandung, Jawa Barat, yang memberikan layanan keterbukaan informasi melalui laman resmi yang dikelola oleh pemerintah.
Dalam laman itu, kata dia, seluruh distribusi CSR perusahaan dijelaskan secara rinci. Sesuai dengan kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Ia menganggap inovasi itu penting lantaran Bontang saat berstatus sebagai kota industri. Dengan keberadaan beberapa perusahaan berskala nasional di Bontang.
“Disana itu ada sistem monitoring TJSL. Harusnya Pemkot Bontang menerapkan itu,” tegas dia.
Belum lagi, lanjut dia, operasi dari batu bara yang digunakan PT Pupuk Kaltim untuk mengoperasikan mesin pembuat pupuk. Yang mana limbah perusahaan itu diduga dibuang langsung laut Bontang. Sehingga mengakibatkan kualitas laut kini semakin memburuk.
Dari kesimpulan atas kajian Bapelitbangda Provinsi Kaltim (24 Desember 2021), hasil uji laboratorium menyatakan beberapa parameter di sejumlah stasiun berada tidak sesuai dengan baku. Dengan mengacu Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 2004 yaitu parameter suhu, pH, Total Suspended Solid (TSS), Amonia, Nitrat, Timbal dan Total Coliform.
Parameter yang melebihi baku mutu itu akan mengganggu fungsi ekologi ekosistem dan turunnya kualitas laut baik secara fisik, biologi, maupun kimia.
Sehingga sektor laut terancam akan kehilangan sumber daya laut lantaran menurunnya produktivitas di laut Bontang.
Atas kondisi itu, dia menuntut agar perusahaan bisa memberikan ruang keterbukaan informasi terkait masalah ini.
“Kami bersedia saja agar pemerintah membuka terkait dialog dalam menyelesaikan keluhan kami ini,” kata dia.
Sementara itu, di konfirmasi terpisah. Melalui surat jawaban pertanyaan wartawan, SVP Sekretaris Perusahaan PKT Teguh Ismartono, mengatakan TJSL perusahaan digunakan untuk kesejahteraan dan ekonomi mandiri masyarakat.
Bahkan, PKT mengklaim dari sisi sosial, perusahaan BUMN itu berperan aktif dalam membantu masyarakat yang babak belur dihantam pandemi Covid-19.
Di bidang lingkungan hidup, perusahaan juga telah mengolah dan mereduksi limbah. Pun pengelolaan terhadap emisi gas buang produksi perusahaan.
“Di bidang ekonomi, perusahaan berupaya membantu terbentuknya ekonomi mandiri masyarakat,” tulis teguh.
Adapun pembinaan sosial dan ekonomi masyarakat yang di maksud, Sekper PKT merincikan beberapa giat yang langsung bersentuhan dengan masyarakat buffer zone.
Pertama, budidaya tanaman keluarga oleh Kelompok Mandiri Herbal. Yang saat ini sudah menelurkan sepuluh sektor usaha.
Kedua, branding eco wisata di Guntung. Guntung Eco Culture Sport Tourism, sengaja dibuat untuk membuat daerah bufferzone yang bersejarah itu laik untuk dikunjungi oleh wisatawan.
Yang ketiga, pada bidang pendidikan. PKT telah membuat LPK Suvi yang diklaim memiliki standar kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri. Pertahunnya LPK ini mendidik tenaga vokasi sebanyak 300-400 orang.
Pada bidang lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Program Server Mang Budi atau Diversifikasi Mangrove dari Budidaya Kepiting, di Teluk Bangko Lok Tuan, sudah membudidayakan 17.600 bibit, dengan pengelolaan lokasi tersebut dari warga sekitar.
Yang kelima, laut Bontang masuk juga dalam jamahan program perusahaan. Melalui program terumbu karang buatan yang dieksekusi oleh KIMA SEA Group, puluhan nelayan yang tergabung di dalamnya telah meraup untung sampai Rp 200 juta pada tahun ini.
“Program ini terbukti memberikan hasil yang baik. Dari sisi ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat,” sambungnya dalam tulisan di halaman yang sama.
Menjawab soal transparansi CSR, Teguh mengandalkan laporan tahunan yang diunggah dalam laman resmi Pupuk Kaltim. Pun dengan laporan berkelanjutan (Sustainabillity Report).
“Bisa diakses di website pupuk kaltim,” tulis dia.
Pada 2021 lalu, dalam laporannya, Teguh mengklaim PKT telah menyalurkan CSR sebesar Rp 60,84 miliar. Yang disalurkan untuk tiga sektor utama. Yakni pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Dari jumlah itu, khusus di bidang ekonomi. Perusahaan telah menyalurkan Rp 12,69 miliar untuk pinjaman kepada UMKM di Bontang. Anggaran itu membiayai usaha masyarakat sebanyak 28.890 orang.
“Ke depan, kami akan fokus ke program kemandirian masyarakat. Berupa pembangunan fasilitas dan pelatihan agar mitra PKT dapat semakin kompetitif,” tutupnya dalam surat jawaban itu. (Slz/NB)
