KORDINAT.CO, Kutai Timur – Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan sejak awal berdiri Kabupaten Kutai Timur sudah memiliki kantor pelayanan terpadu satu pintu dan banyak mendapat apresiasi termasuk pemerintah pusat. Sebab, mempermudah masyarakat mendapatkan layanan secara terpadu.
“Seiring berjalanya waktu adanya perubahan regulasi yang terus berkembang, sehingga untuk saat ini untuk hal yang berkaitan dengan pelayanan publik menjadi satu keterpaduan yang di sebut dengan Mall Pelayanan Publik (MPP),” ujar Ardiansyah Sulaiman, saat memberikan sambutan Forum Grup Discossion (FGD) Penyelenggaraan MPP di Kabupaten Kutim di Hotel Royal Victoria. Jumat (24/11/2023).
Kegiatan yang di gagas oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutim ini, Bupati juga mengungkapkan, keberadaan MPP wajib ada di setiap Kabupaten/kota, selain sebagai bagian dari upaya memberikan pelayan yang maksimal kepada masyarakat, keberadaan MPP juga menjadi salah satu indikator terkait pelayanan public yang diberikan oleh pemerintah.
“Dan saya berharap pembangunan gedung MPP yang akan menjadi satu dengan gedung UMKM Center bisa segera rampung agar bisa segera di fungsikan, agar bisa memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat,” ungkapnya.
Sebelumnya Kepala DPMPTSP Kutim Teguh Budi Santoso dalam laporannya mengatakan, FGD yang dirangkai dengan penandatangan MoU dengan instansi vertikal, bertujuan agar seluruh Perangkat Daerah (PD) dan instansi vertikal penyelenggara publik memiliki visi dan misi serta spirit yang sama dalam memberikan pelayanan publik melalui pengintegrasian layanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, kenyamanan, jangkauan dan keamanan layanan.
“Termasuk meningkatkan daya saing dan kemudahan berusaha bagi masyarakat,” terangnya.
Sebagai informasi, hadir dalam FGD itu yakni, Asisten Pamkesra Poniso Suryo Renggono, Plt Asisten Administrasi Umum Sudirman Latief, perwakilan Forkopimda, perwakilan Instasi Vertikal, Direktur Perumda Tirta Tuah Benua Suparjan serta narasumber dari Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementrian PAN-RB. (H).
