KORDINAT.CO, Bontang – Anggota Komisi I DPRD Bontang, Maming mengingatkan kepada ketua RT, untuk melakukan sosialisasi yang mendalam kepada masyarakat sebelum melaksanakan pembebasan lahan untuk perusahaan.
Permintaan ini muncul setelah beberapa warga datang ke Komisi I mengeluhkan masalah terkait anggaran yang disetujui RT.
Kata politikus PDI Perjuangan ini menuturkan, dalam pertemuan dengan warga, menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap rencana pembangunan yang akan dilakukan di wilayah mereka.
“Apabila ketua RT mewakili warga, sebaiknya dirembukkan dulu dengan warga,” ungkap Maming di sela-sela RDP di Sekretarian Dewan, Senin (8/7/2024).
Kata dia, Semisal, jika ada rencana untuk membangun pabrik di suatu area, pastikan warga diberi informasi yang lengkap dan mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka. Hal ini dilakukan agar warga tidak lagi datang ke DPRD untuk melaporkan keluhan terkait dampak lingkungan.
Komisi I mencatat beberapa masalah yang sering dikeluhkan oleh warga sekitar PT GPK. Salah satunya adalah, tentang jembatan yang digunakan oleh masyarakat untuk lewat ketinting. Warga mengeluhkan bahwa PT GPK pernah berjanji untuk membangun jalan tembus, namun hingga kini janji tersebut belum terpenuhi.
“Warga sering mengeluhkan hal ini ke dewan. Oleh karena itu, saya berpesan kepada ketua RT agar merundingkan masalah ini bersama warga dan RT sekitar,” lanjut Maming.
Dengan begitu, ketika ada sosialisasi terkait Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), masyarakat sudah terwakili. Diharapkan dengan adanya komunikasi yang baik antara ketua RT dan warga, segala bentuk rencana pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan tanpa menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar.
Menanggapi pernyataan Maming. Ahmad Zainal Ketua RT 15 Loktunggul, Kelurahan Bontang Lestari menyampaikan bahwa beberapa orang yang menjual lahannya bukan berdomisili warga di sana. Dari 146 hektar kurang lebih, warga yang betul-betul berdomisili Loktunggul hanya 7 yang menjual.
“Di luar daripada itu ada yang dari Tanjung Laut, Berbas, warga Loktunggul yang menjual 146 hektar hanya 7 orang,” kata Zainal. (Adv)
