KORDINAT.CO, Bontang – Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota Bontang Dian Nur Afianto mengatakan, perbaikan infrastruktur di kampung terapung Bontang Kuala masuk dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024 sebesar Rp. 4,5 miliar. Namun, itu masih proyeksi, belum pasti. Kata dia, angka tersebut pun mesti dibagi dengan penanganan di Pulau Beras Basah Rp 1 miliar.
“Masih masuk perencanaan semua. Belum ada yang pasti. Ini bisa turun, bisa naik,” ujarnya saat mendampingi Komisi III DPRD Bontang meninjau kampung terapung Bontang Kuala, Bontang, Kalimantan Timur, Senin (5/6/2023).
Menanggapi rencana pembangunan infrastruktur kampung terapung Bontang Kuala sebesar Rp. 3,5 miliar. wakil Ketua Komisi III DPRD Bontang mengatakan, Komisi III akan mendalami terkait rencana tersebut. Mendalami maksudnya, Bontang Kuala masuk kawasan kumuh atau tidak.
“Kami akan diskusikan lagi, apakah ada titik lemah yang perlu diperkuat, kalau membaca Bontang Kuala secara menyeluruh semua Komisi masuk didalamnya, Yakni PUPR, Perkimtan dan Bapelitbang mitra Komisi III, Dispopar mitra Komisi II dan Disdikbud mintra Komisi I,”ungkapnya.
“Bontang Kuala Kawasan Pariwisata dan Kebudayaan merupakan mitra kerja Komisi II dan I, sementara dari sisi pembangunanya PUPR, Perkimtan dan Bapelitbang yang merupakan mitra Komisi III,” tambahnya.
Sehingga kata dia, Komisi III akan bekerja sesuai tusinya dan akan memberikan masukan-masukan. Yang berkaitan dengan mitra dari teman-teman Komisi lain akan disampaikan.
“Jangan-jangan dari sisi koordinasinya lemah sehingga siapa yang harus mengambil insiatif untuk mengerjakan infrastuktur Bontang Kuala masih saling menunggu,” terannya.
Namun, Ustad Malik sapaannya bersama Komisi III akan terus mengawal hingga terealisasinya proses pengerjaan infrastruktur kampung terapung Bontang Kuala. Apalagi sudah ada besaran anggaran yang disebutkan Bapelitbang yang sudah masuk dalam RKPD.
“Kami akan terus mengawal,” tutupnya. (Hr).
