Pembebasan Lahan Di Loktunggul Terlalu Rendah, AH Minta Pemkot Bontang Menetapkan Harga Yang Sesuai NJOP

  • Whatsapp
Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris Saat Memberikan Keterangan Persnya. Foto (Ist).

KORDINAT.CO, Bontang – Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris, mengungkapkan kekecewaannya terhadap pembelian tanah warga di Loktunggul, Kelurahan Bontang Lestari, Bontang Selatan yang hanya dihargai Rp 10 ribu per meter oleh perusahaan.

Menurutnya, harga tersebut jauh dari nilai jual objek pajak (NJOP) apalagi kawasan tersebut merupakan kawasan industri. Di wilayah kecamatan Bontang Selatan saja, harga per meter tanah bisa mencapai Rp100 ribu.

Read More

“Harga segitu tidak sesuai dengan NJOP di kawasan industri. Di Bontang Selatan saja per meter dihargai Rp100 ribu. Pemerintah seharusnya tidak menyetujui harga tersebut karena terlalu rendah. Warga seharusnya mendapatkan ganti untung, bukan ganti rugi,” tegas Agus Haris dalam pernyataannya. Senin (8/7/2024).

Agus Haris yang karib disapa AH meminta, pemerintah lebih bijak dalam menyetujui harga yang ditawarkan oleh perusahaan kepada warga. Ia menilai, persetujuan harga yang terlalu rendah seperti ini dapat merugikan warga dan memberikan keuntungan yang tidak seimbang kepada perusahaan.

“Kalau ada perusahaan masuk, jangan langsung disetujui harganya, seperti beli kacang saja,” ujarnya.

Bontang Lestari telah ditetapkan sebagai kawasan industri sesuai Peraturan Daerah (Perda) 2019 tentang tata ruang. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa harus ada penetapan harga yang jelas dan wajar untuk tanah di kawasan ini agar warga tidak dirugikan. Selain itu, proses pembebasan lahan juga harus dilakukan secara transparan dan adil.

AH berharap pemerintah kota Bontang dapat mengambil langkah yang tepat untuk melindungi kepentingan warga. Ia menyebut, pemerintah harus memastikan bahwa setiap transaksi pembebasan lahan dilakukan dengan harga yang sesuai dan proses yang adil, agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Kata dia, dengan adanya perhatian dari DPRD, diharapkan ada perbaikan dalam mekanisme penetapan harga dan pembebasan lahan di masa depan, demi kesejahteraan warga Bontang.

“Penetapan harga harus jelas supaya warga tidak dirugikan. Dan proses pembebasan lahan harus transparan dan adil,” tutupnya. (ADV).

 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *