KORDINAT.CO, Bontang – Pada rapat kerja DPRD Kota Bontang mengenai perubahan APBD tahun anggaran 2024, Fraksi PKS menyampaikan pandangan umum yang dibacakan oleh Adrof Dita.
Dalam penyampaiannya, Fraksi PKS menekankan perlunya pemerintah untuk mengutamakan program prioritas dalam penanggulangan stunting.
“Angka prevalensinya melonjak dari 21 persen menjadi 27,4 persen,” ikar dia dalam membacakan naskah pamdamgan umum fraksi PKS di Pendopo Rujab Walikota Bontang, Sabtu (3/8/24).
Adrof Dita menekankan pentingnya pengawasan yang ketat dari hulu ke hilir, hal iti bertujuan untuk memastikan program penanganan stunting selalu terpantau dan efektif.
Menanggapi pandangan tersebut, Wakil Walikota Bontang, Najirah menjelaskan bahwa terdapat perbedaan dalam angka stunting yang dilaporkan oleh dua lembaga.
Menurut survei SKI yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, angka prevalensi stunting mencapai 27,4 persen. Sementara itu, hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan angka 21 persen. Najirah menjelaskan bahwa perbedaan ini disebabkan oleh metodologi yang berbeda dalam setiap survei.
“Keadaan ini dialami oleh hampir seluruh wilayah Indonesia,” beber dia.
Najirah juga menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan intervensi terhadap kenaikan angka prevalensi stunting. Pada periode 3-30 Juni 2024, dilakukan operasi timbang di seluruh posyandu yang menghasilkan prevalensi stunting turun menjadi 18,4 persen.
Pemerintah Kota Bontang berkomitmen untuk terus memperbaiki program-program kesehatan dan gizi guna menurunkan angka stunting dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kunjungan posyandu mencapai 56,48 persen,” terangnya.
