KORDINAT.CO, Bontang – Dalam rapat kerja DPRD Kota Bontang, Fraksi Amanat Nurani Rakyat (Annur) menyampaikan pandangan umumnya terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Pandangan umum ini dibacakan oleh anggota fraksi Annur, Muhammad Irfan yang menyoroti beberapa aspek penting dalam penyusunan perubahan APBD.
Fraksi Annur menegaskan bahwa penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tidak boleh hanya berfokus pada penyesuaian angka anggaran semata.
“Penyusunan perubahan KUA-PPAS jangan hanya sekedar menaikkan dan menurunkan nilai anggaran,” ujar Irfan, Sabtu (3/8/24).
Mereka meminta agar capaian kinerja periode Januari hingga Juni 2024 serta perbandingan dengan tiga tahun terakhir pada periode yang sama, dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyusunan KUA-PPAS untuk Tahun Anggaran 2024.
Fraksi Annur menekankan bahwa angka-angka yang diusulkan dalam KUA-PPAS haruslah rasional dan realistis, sehingga dapat mencerminkan kebutuhan dan kapasitas yang sesungguhnya.
“Serta adanya keberpihakan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik,” jelasnya.
Menanggapi pandangan Fraksi Annur, Wakil Wali Kota Bontang, Najirah menyampaikan bahwa tahap penyusunan rancangan perubahan APBD 2024 dimulai dengan penyusunan dan kesepakatan KUA-PPAS.
Najirah menjelaskan bahwa dalam proses tersebut, pemerintah daerah sepenuhnya mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah secara seksama. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa, perubahan anggaran yang diusulkan sesuai dengan kemampuan finansial daerah, serta dapat mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
“Sebagaimana yang disepakati bersama dalam perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun anggaran 2024,” tutupnya. (A)
